Rapat kerja daerah (Rakerda) pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) tahun ini telah digelar Dinas Koperasi & UMKM Jawa Timur pada 25 – 26 Februari lalu di Kota Batu.Temanya adalah “Meningkatkan upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam mendukung perekonomian Jawa Timur”.

Tema itu sangat relevan dengan perkembangan saat ini, dimana berlangsungnya krisis finansial global mulai berdampak terhadap dunia usaha di Jawa Timur berupa menurunnya kegiatan industri maupun jasa.Dari jumlah penduduk Jatim sebanyak 37 juta jiwa, diantaranya 7,1 juta jiwa dilanda kemiskinan dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 999.000 jiwa.

Untuk itu diperlukan langkah strategis, selain dibutuhkan informasi inovatif tentang strategi pembangunan koperasi dan UMKM untuk bahan masukan dalam penyusunan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM pada 2010 – 2014. Kegiatan tahunan itu dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, juga Walikota Batu, Eddy Rumpoko, serta para kepala dinas/kantor yang membidangi koperasi dan UMKM di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dan 25 orang pejabat struktural di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim.Kalangan perbankan, perguruan tinggi dan sejumlah lembaga pengembangan usaha/ business development service (BDS) juga datang dalam acara di kota dingin tersebut.

Peran KSP/USP
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Braman Setyo, bahwa penyelenggaaan Rakerda Pembangunan Koperasi dan UMKM Jatim 2009 dimaksudkan mengkoordinasikan program-program pembangunan di bidang koperasi dan UMKM di Jatim. Adapun pokok bahasan rakerda menyangkut banyak hal, diantaranya tentang keberadaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) serta upaya mengurangi pengangguran.

Isu tentang permasalahan KSP/USP memang mengemuka, mengingat lembaga perkoperasian tersebut perannya cukup penting dalam menggerakkan sektor usaha mikro kecil melalui penyaluran pinjaman dana permodalan. Hal itu dimengerti, karena modal ibarat darah yang dapat menyegarkan tubuh, maka usaha pun akan lumpuh manakala tidak mendapatkan kucuran modal.Masalahnya, bagaimana KSP –yang notabene lembaga keuangan mikro (LKM)-- memiliki cukup dana untuk disalurkan kepada usaha mikro kecil tanpa membebani dengan bunga tinggi. Eksistensi KSP/USP pun perlu ditata terlebih dulu. Jumlah KSP di Jatim mencapai 8.000 unit.

“Langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menyikapi permasalahan KSP/USP-Koperasi adalah berkoordinasi dengan kantor akuntan publik (KAP)/Koperasi jasa audit untuk melaksanakan audit eksternal kepada KSP/USP,” jelas Braman dalam sambutannya.Dia mengimbau agar KSP/USP dalam rapat anggota memutuskan besaran tarif suku bunga yang relatif sama dengan suku bunga bank pemerintah, karena pemerintah tidak memiliki regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi.

Menurut Braman, besaran tarif suku bunga KSP/USP didasarkan rapat anggota, dimana penetapannya disesuaikan mekanisme pasar. Tetapi selayaknya KSP/USP menetapkan bunga 1% - 2% di atas bunga bank umum. Semisal bank umum memberlakukan bunga 15%/tahun, maka KSP/USP selayaknya 17%/tahun. Masalahnya, banyak KSP menerapkan bunga di atas 30%/tahun.

“Praktek ‘bank titil’ (pemberian pinjaman dana dengan bunga harian) harus diperangi melalui penyaluran dana bunga lunak terhadap KSP/USP,” tutur Braman.Dinkop & UMKM Jatim sendiri selama ini telah menyalurkan dana bergulir dengan bunga lunak 6%/tahun kepada KSP/USP, dan tahun ini pun dialokasikan pembiayaan bergulir bagi koperasi tersebut senilai Rp2,2 miliar.

Permasalahan lain terkait krisis finansial global adalah bakal maraknya pengangguran, maka perlu dirumuskan solusinya. Dinkop & UMKM Jatim dalam mengantisipasi pengangguran menyiapkan pelatihan-pelatihan usaha antara lain akan ditujukan para pekerja di 20 pabrik rokok skala kecil milik UKM dan koperasi yang bermitra dengan PT HM Sampoerna Tbk. Industri rokok kecil itu diistilahkan mitra produksi sigaret (MPS), dimana rata-rata MPS menyerap 1.500 tenaga kerja dengan jenis pekerjaan melinting, menggunting, mengepak hingga pemasangan bandrol merek Dji Sam Soe dan Panamas.

Perlu sinergi
Permasalahan yang timbul di lapangan dirumuskan solusinya, untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Juga untuk merumuskan perencanaan pembangunan koperasi dan UMKM tahun 2010.Dalam kesempatan tersebut Walikota Batu Eddy Rumpoko menggaris bawahi pentingnya sinergitas antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Batu, khususnya Dinas Koperasi & UKM Batu.

Menurut dia, kondisi pedagang mikro kecil cukup memprihatinkan, dimana untuk memperoleh dana permodalan terjerat bank titil. Solusi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal pengusaha mikro kecil dengan bunga lunak adalah memanfaatkan deviden yang diterima Pemkot Batu dari Bank Jatim setiap tahun. Pemkot Batu merupakan salah satu pemegang saham di bank BUMD itu, dengan penerimaan deviden pada 2008 senilai Rp749 juta.

“Deviden dari Bank Jatim selama ini selalu dimasukkan ke pendapatan asli daerah (PAD), kenapa tidak dialokasikan ke koperasi untuk digulirkan kepada pedagang dan pengusaha mikro kecil?” papar EddyMenurut Eddy, sasaran pengguliran dana dapat mengacu terhadap jumlah pedagang/pengusaha mikro kecil dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Dinas Koperasi & UKM. Tetapi untuk melaksanakan pengguliran dana dari deviden Bank Jatim ke koperasi membutuhkan payung hukum terlebih dulu, dan upaya itu membutuhkan sinergi.

Rakerda pembangunan KUMKM memang merupakan salah satu mekanisme koordinasi antara Pemkab/Kota, Pemprov dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Terkait hal itu, Pemprov Jatim telah menetapkan kebijakan pembangunan KUMKM sebagai tindak lanjut hasil rakerda sebelumnya antara lain: dukungan dana melalui APBDKabupaten/Kota guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas KUMKM.

Selain itu, mendorong peningkatan fasilitasi perkuatan modal KUMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR), program sertifikasi hak atas tanah bagi pengusaha mikro kecil dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM).