Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf tampak mempunyai perhatian khusus terhadap penyelenggaraan Rakerda Pembangunan Koperasi dan UMKM Jawa Timur Tahun 2009. Diiringi humor segar dengan penyampaian gaya Jawa Timur-an, Syaifullah mengistilahkan dirinya wagub anyaran (wakil gubernur yang baru menjabat).

Memang Syaifullah yang berpasangan dengan Soekarwo itu baru dilantik awal tahun ini, sesudah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran III. Ada beberapa program yang disiapkan guna menyikapi berbagai permasalahan pembangunan di Jatim, yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Diantaranya tentu memaksimalkan upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Menurut dia, program mendesak yang harus dilaksanakan selama tiga bulan pertama masa jabatan pasangan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf adalah memperbaiki jalan yang rusak/berlobang-lobang.“Ada skala prioritas dalam mengatasi permasalahan aktual pembangunan Jatim antara lain jalan berlobang, maka tiada hari tanpa nambal jalan. Diharapkan akhir Maret jalan berlobang telah tertutup,” papar Saifullah.

Terkait penguatan ketahanan pelaku ekonomi di Jatim, maka fokus kebijakan pembangunan dinilai sangat relevan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi koperasi dan UMKM. Hal itu disebabkan 99,8% pelaku ekonomi di Jatim didominasi sektor UMKM sebanyak 4,2 juta unit, termasuk koperasi berjumlah 18.337unit dengan anggota 4.617.446 orang. Sedangkan usaha besar hanya 0,14% berjumlah 5.996 unit.Karena itulah, maka berbagai program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi dan selanjutnya dicarikan formula terobosan strategis, sehingga mampu membangkitkan dan membangun potensi ekonomi Jatim ke depan guna lebih maju.

Salah satu pelaku ekonomi skala kecil yang diperhatikan adalah para pedagang kakilima (PKL). “Di saat krisis ekonomi sektor informal mempunyai kekuatan luar biasa, maka diperlukan sikap yang arif dalam menangani PKL. Memang PKL ada kekeliruannya (antara lain memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang/berjualan),” tutur Syaifullah.

Cegah rentenir
Wagub menambahkan sektor informal akan menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dampak krisis finansial global. “Kita perlu kerja lebih inovatif dalam mengantisipasi berlangsungnya PHK,” tandasnya.Salah satu faktor yang diperlukan guna menggerakkan usaha skala mikro kecil adalah ketersediaan dana permodalan. Untuk itu, peran lembaga perbankan serta lembaga pendanaan non-bank diharapkan mampu menyalurkan dana pinjaman dengan bunga terjangkau pelaku usaha mikro kecil.

“Ada bank syariah berkelakuan seperti ‘bank titil’ (menerapkan pengenaan bunga harian yang tinggi), sehingga memberatkan pelaku usaha mikro kecil,” papar Syaifullah.Penyediaan dana permodalan dengan bunga lunak 6%/tahun bagi sektor UMKM perlu diupayakan secara serius oleh Pemprov Jatimdan Dinkop & UMKM Jatim serta lembaga perbankan, supaya sektor tersebut tidak menanggung beban berat dalam menjalankan kegiatan bisnis guna mengontribusikan peningkatan ekonomi Jatim.